INDONESIA

Waduh LINK Daftar SPPG Bisa HILANG Mendadak, GMBI Nganjuk Ajak PUBLIK Awasi Program MBG

Nganjuk-KIO. Makin hangatnya perbincangan PUBLIK terkait program unggulan PRABOWO – GIBRAN, salah satunya adalah MBG (Makan Bergizi Gratis) masyarakat mengetahui setelah tersebar di Media Sosial perihal penangkapan Petinggi BGN dan dugaan jual beli titik SPPG yang mengarah pada tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang sangat MERUGIKAN Negara dan Menyakiti, bahkan MENGKHIANATI suatu KEPERCAYAAN Rakyat bagi PEJABAT dan APARAT.

KEJANGGALAN muncul pada situs RESMI Badan Gizi Nasional (BGN) yakni pada TAUTAN (LINK) dalam Daftar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang sudah beroperasi MENDADAK tidak dapat DIAKSES, 25 Juni 2026. Hal ini langsung jadi sorotan LSM GMBI Nganjuk, Wilter Jawa Timur, yang meminta KEJELASAN serta MENGAJAK seluruh lapisan MASYARAKAT ikut MENGAWASI jalannya Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Meskipun LSM GMBI Nganjuk, mendukung langkah EVALUASI mendalam yang sedang dilakukan PIMPINAN baru BGN, penghilangan akses informasi tersebut menimbulkan KEKHAWATIRAN tersendiri. GMBI Sebagai Lembaga Sosial Kontrol, MENGANTISIPASI hal itu bisa menjadi CELAH bagi OKNUM yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pergantian YAYASAN pengelola SPPG secara tidak transparan.

MODUS ini dikhawatirkan bertujuan melindungi pihak‑pihak yang terlibat dalam dugaan KORUPSI pengadaan barang dan jasa serta jual beli titik layanan yang saat ini diketahui sedang DISIDIK Kejaksaan Agung. Pernyataan ini senada dengan ketegasan Wakil Kepala BGN yakni AGUSTINA ArumsSari, yang MELARANG seluruh pegawai BGN memiliki atau terafiliasi dengan SPPG demi MENCEGAH konflik kepentingan.

Namun bagi GMBI Nganjuk, LARANGAN tersebut belum cukup jika tidak disertai keterbukaan. ANCAMAN tetap ada jika pergantian pengelola hanya dilakukan dengan cara mengganti nama yayasan tanpa mengubah praktik yang BERISIKO sehingga berpotensi memunculkan masalah baru di lingkungan BGN. Oleh karena itu, GMBI Nganjuk mendorong pimpinan baru BGN melibatkan para MITRA yayasan yang TERBUKTI serius menjalankan program, para akademisi serta penilai independen dalam setiap tahap EVALUASI.

Keterlibatan pihak luar yang OBJEKTIF dinilai penting agar perbaikan kebijakan berjalan adil, tepat sasaran, dan bebas dari kepentingan kelompok tertentu. “Kami mengajak masyarakat terus menjaga MATA dan TELINGA terbuka. LAPORKAN dan sebarluaskan INFORMASI jika menemukan INDIKASI penyimpangan, praktik korupsi, atau ketidakwajaran dalam pelaksanaan MBG, “ucap SUGITO selaku Ketua LSM GMBI Nganjuk Wilter Jatim ini

“PENGAWASAN publik dianggap sebagai KUNCI agar program UNGGULAN dari pemerintahan PRABOWO‑GIBRAN ini benar‑benar BERMANFAAT bagi anak‑anak dan ibu HAMIL serta TERBEBAS dari praktik yang MERUGIKAN keuangan negara dan kami dari LSM GMBI Nganjuk akan aktif MENGAWASI program MBG yang ada di Kabupaten Nganjuk ini agar berjalan dengan baik, terbukti MELANGGAR aturan dan ketentuan akan kami LAPORKAN dan rekomkan untuk DISUSPAND bahkan jika perlu DICABUT ijin operasionalnya, “tegas SUGITO kepada Awak Media. DIT-DIK

( Alf-SpjNews )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This will close in 10 seconds